Sebutkan langkah langkah yang ditempuh dalam kebijakan partisipasi politik pemerintah jepang! - bantu please

Kelas: IX
Mata pelajaran: IPS/Sejarah
Materi: Pendudukan Jepang
Kata kunci: PUTERA, BPUPKI, PPKI

Pembahasan:

Dalam masa pendudukan Jepang, untuk mendapatkan simpati rakyat Indoneisa, para pemimpin perjuangan yang sebelumnya ditawan Belanda, seperti Ir Sukarno dan Muhammad Hatta oleh Jepang dibebaskan dan diajak berkerja sama dalam partisipasi politik, dengan janji bahwa Indonesia akan mendapatkan kemerdekaanya.

Langkah langkah yang ditempuh dalam kebijakan partisipasi politik pemerintah Jepang adalah:

1.Pembentukan PUTERA

Putera merupakan singkatan dari “Pusat Tenaga Rakyat”, dan dipimpin oleh Sukarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansur, dikenal dengan sebutan Empat Serangkai. Putera dibentuk pada tanggal 16 April 1943, hingga kemudian digantikan organisasi serupa yang bernama Jawa Hokkokai pada tanggal 1 Maret 1944.

Putera merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan penjajah Jepang, saat itu sedang berperang dalam Perang Dunia II melawan Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, dan Australia). Pada perang ini, jepang mulai terdesak, dan memerlukan banyak tenaga manusia serta sumber daya alam untuk melawan sekutu. Putera dibangun untuk menggalang dukungan bagi Jepang.

2.Pembentukan BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada 1 Maret 1945 saat Jepang mulai terdesak oleh Sekutu dan menunjukkan tanda-tanda akan kalah.

Susunan BPPUPKI terdiri dari 69 orang, yaitu 62 orang anggota aktif dan 7 orang anggota pasif. Anggota aktif terdiri dari warga Indonesia, dan berhak untuk memiliki suara dalam rapat. Sementara anggota pasif adalah orang Jepang dan hanya berhak hadir namun tidak memiliki hak suara saat rapat.

Ketua BPUPKI adalah Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang ). Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo. 

3. Pembentukan PPKI

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada 7 Agustus 1945. Pada saat Jepang hampir kalah, setelah pasukan Sekutu dipimpin Amerika Serikat menaklukkan Kepulauan Okinawa yang berada di lepas pantai pulau-pulau utama Jepang.

Susunan PPKI terdiri atas 21 orang, semuanya wadga Indonesia dan orang Jepang tidak terlibat sebagaimana pada BPUPKI. Kemudian anggota ini ditambah lagi 6 orang.

Ketua PPKI adalah Ir Sukarno sedangkan wakilnya adalah Muhammad Hatta.